Rancangan perubahan APBD itu disampaikan Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep mengenai penyampaian nota keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 di Graha Paripurna DPRD, Selasa (18/8/2026).

Dalam penyampaiannya, Imam Hasyim mengatakan perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah pusat, pergeseran alokasi program, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, serta kebutuhan pembiayaan daerah.

Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah yang semula ditargetkan Rp2,47 triliun turun Rp175,16 miliar atau 7,09 persen menjadi sekitar Rp2,30 triliun.

Penurunan terutama berasal dari pendapatan transfer. Anggaran transfer yang semula Rp2,13 triliun berkurang sekitar Rp212,72 miliar atau 10 persen menjadi Rp1,91 triliun.

Menurut pemerintah daerah, pengurangan tersebut berkaitan dengan penyesuaian Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, serta penetapan pagu definitif bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di tengah penurunan pendapatan transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diproyeksikan meningkat. PAD yang semula ditargetkan Rp334,30 miliar bertambah sekitar Rp40,78 miliar atau 12,20 persen menjadi Rp375,08 miliar.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menilai peningkatan PAD menjadi salah satu ruang yang perlu terus dioptimalkan ketika kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan dari sisi transfer pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penyesuaian. Belanja yang semula dianggarkan Rp2,66 triliun berkurang Rp42,35 miliar atau 1,59 persen menjadi sekitar Rp2,61 triliun.

Namun, tidak seluruh komponen belanja mengalami penurunan.

Belanja operasi meningkat sekitar Rp38,60 miliar atau 1,97 persen menjadi Rp1,999 triliun. Belanja modal juga naik cukup signifikan, dari Rp142,70 miliar menjadi Rp188,88 miliar atau bertambah sekitar Rp46,19 miliar.

Kenaikan terbesar secara persentase terjadi pada belanja tidak terduga. Anggaran tersebut meningkat dari Rp5 miliar menjadi sekitar Rp31,28 miliar, atau bertambah Rp26,28 miliar.

Sebaliknya, belanja transfer dipangkas sekitar Rp153,41 miliar atau 28,01 persen menjadi Rp394,31 miliar.

Perubahan komposisi pendapatan dan belanja tersebut membuat rancangan perubahan APBD 2026 mencatat defisit sekitar Rp317,03 miliar. Defisit itu kemudian ditutup melalui penerimaan pembiayaan dalam jumlah yang sama.

Penerimaan pembiayaan diproyeksikan meningkat dari Rp187,44 miliar menjadi Rp317,03 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan yang sebelumnya dialokasikan Rp3,23 miliar dihapus sehingga menjadi nol.

Dengan demikian, terdapat surplus pembiayaan netto sekitar Rp317,03 miliar yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Imam mengatakan penyusunan perubahan APBD tidak hanya mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, tetapi juga perkembangan ekonomi regional dan nasional.

Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, perubahan harga komoditas, kebijakan fiskal nasional, efisiensi belanja, serta optimalisasi PAD.

“Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan PAD dan mengoptimalkan potensi daerah,” ujar Imam.

Setelah penyampaian nota keuangan, rancangan perubahan APBD 2026 akan dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan penyempurnaan anggaran sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumenep H Zainal Arifin dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Sumenep, para asisten sekretaris daerah, kepala organisasi perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, serta pers.

Perubahan APBD kali ini memperlihatkan tantangan fiskal yang dihadapi Sumenep: ketika transfer dari pemerintah pusat menyusut, pemerintah daerah dituntut semakin kreatif menggali pendapatan sendiri sekaligus memastikan belanja tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat.